Politik Dinasti Menggerus Demokrasi?
By Rizma Febrianti- 07 Januari 2024
Indonesia merupakan negara kedaulatan yang memegang asas demokrasi yang sangat tinggi. Dapat dilihat dari semua proses pemilihan di Indonesia, yang selalu diawali dengan kegiatan musyawarah untuk menentukan kandidat pemimpin kemudian dilakukan pengumutan suara untuk memilih pemimpin yang kompeten. Proses tersebut terpatri dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam kegiatan pemilihan calon pemimpin.
Apa peran demokrasi bagi masyarakat?
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam memerintah dengan perantara wakilnya. Sebagai suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan kepentingan rakyat untuk kedaulatan rakyat. Dengan demikian, peran demokrasi di Indonesia di antaranya mewujudkan kedaulatan rakyat, menjamin hak asasi manusia, mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, menjaga stabilitas politik, mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga keseimbangan kekuasaan.
Membahas tentang peran demokrasi, erat kaitannya dengan implementasi dalam kehidupan di dalam masyarakat. Demokrasi sepatutnya diimbangi dengan sistem pemerintahan yang adil dan partisipatif sehingga dapat membentuk perkembangan demokrasi yang kompleks dan dinamis. Maka diperlukan keseragaman antara masyarakat dan pemerintah dalam mengimplementasikan demokrasi di Indonesia agar dapat terjaga dan tetap lestari.
Sepanjang sejarah Indonesia, pilar demokrasi terus berkembang dengan baik. Hal ini mengacu kepada fakta bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, tepatnya setelah Amerika dan India. Hakikat dari demokrasi tertanam dan terpatri dalam tubuh masyarakat, hal inilah awal dari kelahiran pemimpin-pemimpin terbaik dalam semua tingkatan dan aspek kemasyarakatan namun masih tetap diperlukan perhatian yang khusus. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam peningkatan kualitas demokrasi untuk membentuk kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemimpinnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi, banyak hal yang dapat dilakukan salah satunya adalah menjaga tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Hal ini berkaitan erat dengan sistem politik yang digunakan untuk merajai tahapan pra-pemilu sampai pasca-pemilu dengan tujuan menarik perhatian masyarakat dalam pemilihan. Fenomena ini lumrah terjadi, para partai politik menyusun strategi terbaik untuk mengambil perhatian masyarakat. Upaya-upaya ini menjadi pro dan kontra bagi beberapa kalangan, terutama strategi yang dipilih partai politik dalam melancarkan aksinya. Seperti yang saat ini sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat mengenai politik dinasti.
Apa itu politik dinasti?
Politik dinasti diartikan dengan sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh kelompok yang memiliki hubungan kekeluargaan. Politik dinasti ini hampir setara dengan sistem kekerajaan, yang menggunakan sistem monarki dalam pemerintahannya sehingga kekuasaan akan turun-temurun diwariskan dari ayah ke anak dengan tujuan agar kekuasaan tetap berada dalam lingkungan keluarga.
Hal-hal yang mengacu kepada menumbuhan politik dinasti adalah adanya keinginan dalam diri atau keluarga untuk memegang kekuasaan, adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha dalam rangka menguatkan modal dan politisi, adanya kelompok yang terorganisir dan adanya pembagian tugas antara penguasa politik dan penguasa modal. Berdasarkan hal-hal tersebut banyak memunculkan kesempatan untuk keluarga atau kerabat termasuk anak istri yang dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Jika demikian, maka politik dinasti akan mendominasi proses pemilihan dan seleksi dalam pemilu yang akan mengakibatkan tergerusnya demokrasi.
Apakah politik dinasti dapat menggerus demokrasi?
Berdasarkan fenomena yang terjadi menjelang pemilu saat ini, banyak berita bermunculan membahas mengenai pro dan kontra politik dinasti. Kaitan antara sistem politik dinasti dan implementasi sistem demokrasi sangat meragukan. Politik dinasti dianggap akan memunculkan penguasa-penguasa baru yang masih berhubungan kekerabatan dengan penguasa lama. Tentunya dengan tujuan dan keinginan yang sama yaitu mensejahterakan kerabat.
Jika politik dinasti ini terus berkelanjutan, ditambah dengan adanya benih-benih sistem kerajaan dalam sejarah Indonesia yang akan mengakibatkan sistem demokrasi akan terus tergerus. Masyarakat akan terombang-ambing dalam politik dinasti yang dipegang oleh keluarga yang paling berpengaruh. Hal ini cukup memperihatinkan khususnya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan kompeten dalam kepemimpinan, karena tidak dapat mengikuti persaingan dalam pemilu karena alasan keluarga. Masyarakat tidak akan dapat menyumbangkan suara sebagai bentuk partisipasi dalam pemilihan pemimpin baru untuk negara dan dirinya sendiri.
Maka dari itu, sikap sportif harus ditegaskan dalam persaingan politik. Di mana sistem politik dinasti bukanlah pilihan yang tepat jika melibatkan perubahan-perubahan yang signifikan terutama dalam keputusan syarat dan prasyarat pemilu yang cenderung condong kepada satu pihak. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian, sebagai rakyat Indonesia yang memiliki sikap nasionalis serta keinginan yang tinggi dalam kemajuan Negara Indonesia sepatutnya lebih cermat dalam bertindak dan memilih. Sehingga masyarakat tidak mudah goyah dalam ilusi politik dinasti yang digunakan sebagai strategi partai politik maupun para pengusaha lainnya. Masyarakat harus memilih pemimpin dengan tulus, ikhlas dan penuh pertimbangan.
Komentar